Agen Poker - Presiden Joko Widodo Sudah Mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Ke DPR

Agen Poker - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyatakan pemerintah telah menyetujui revisi UU KPK untuk dibahas lebih lanjut di DPR. Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR sebagai tanda persetujuan dari pemerintah.

"Kan Presiden sudah mengirimkan (surat ke DPR). Jadi sudah ada di sana empat," kata Luhut usai menyambut Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/2), Seperti yang dilansir oleh Agen Poker Pokercino.net

Luhut menjelaskan empat yang dimaksud adalah empat revisi UU, yaitu Revisi UU KPK, RUU Tax Amnesty, Revisi UU Terorisme dan satu lagi dia mengaku tak mengingatnya.

Sementara, ihwal revisi UU KPK, Luhut menjelaskan hanya berisi empat poin yang disetujui oleh pemerintah. Pertama, terkait penyadapan. Dia membantah bahwa nantinya KPK harus terlebih dahulu meminta izin pengadilan maupun Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan.

"Tidak ada itu. Penyadapan itu prosesnya ya, saya ulangi ya biar nggak berkali-kali. Proses penyadapan seluruhnya berada di tangan KPK. Tidak ada intervensi orang lain. Jadi jangan ada lagi orang-orang pengamat ini ngomong kasih sini kasih sana. Suruh dia kemari," ujarnya.

Terkait Dewan Pengawas, Luhut membantah pula nantinya akan membelenggu pimpinan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam memimpin KPK.

"Dewan Pengawas itu ditunjuk oleh Presiden. Yang melihat, mengingatkan misalnya ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan," katanya.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu juga menjelaskan terkait Surat Penghentian Perkara Penyidikan (SP3) hanya dapat diberikan untuk tiga pengecualian, yaitu orang yang telah meninggal dunia, orang yang mengalami kelumpuhan dan ditemukannya bukti baru sehingga orang itu dinyatakan tidak bersalah.

Sementara, Luhut menyebut terkait pengangkatan penyidik independen justru hal itu merupakan permintaan dari KPK sendiri.

"Lah itu kan tidak ada masalah yang minta KPK. KPK itu usul (penyidik) dapat diambil dari non kejaksaan maupun kepolisian. Nah yang nentukan mereka juga. Bukan juga pemerintah, yang menentukan tetap pimpinan KPK," tukasnya.



Agen Poker Pokercino.net

Tweet

Related Posts

Related Posts with thumbnails and summary post for blogger

Facebook Comments